Desain Kebijakan Ekonomi

Kebijakan Ekonomi di Indonesia salah satunya Subsidi UMKM, dimana bagi yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan subsidi bunga kredit. “(Bunga kredit) yang dulunya 22-23% menjadi 12%” kata Jokowi.

Darmin menambahkan bahwa pemerintah akan menjadikan koperasi sebagai mitra UMKM, dengan membantu permodalan UMKM. Maret 2016, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,397.

Memang tak bisa dipungkiri jika pembangunan ekonomi nyatanya tidak bergerak linier dengan pembangunan sosial. Realitas menunjukan jika masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial banyak ditemukan di negara-negara yang justru mengalami pertumbuhan ekonomi. Kapitalisme dan modernitas yang menjadi acuan para pemikir ekonomi dinilai lebih banyak menguras modal sosial daripada menghasilkannya.

Desain Paket Kebijakan Ekonomi dinilai hanya berorientasi pada insentif perbaikan ekonomi jangka menengah dan panjang. Memang ada insentif untuk jangka pendek, namun sangat terbatas.

Dalam artian ketika target pembangunan 2017 salah satunya memperkecil gini rasio atau ketimpangan sosial, masyarakat dapat memulai dengan UMKM dengan harapan adanya penyerapan tenaga kerja, dan meminimalisir angka kemiskinan.

"Tawaran-tawaran insentif yang diwacanakan masih ditanggapi dingin dari para pengusaha, tidak ada efek 'wow', artinya tidak banyak memengaruhi psikologis pasar," kata Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati pada Rabu (9/9).

Karna masih tida tampak dari belum bergeliatnya pasar di situasi ekonomi lesu. Padahal, penting bagi pemerintah menjaga ekspektasi dan psikologis positif di pasar. Inilah akibat porsi insentif ekonomi jangka pendek terbatas sedangkan yang jangka menengah dan panjang terus dihembuskan.

Disamping itu hal yang tidak boleh dilupakan insentif jangka pendek, di antaranya pemerintah harus menjaga agar daya beli masyarakat terkatrol dan masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak menggerayangi masyarakat.

Ini berkaitan dengan penjagaan pemerintah dalam stabilisasi harga pangan dan kebutuhan harian masyarakat. Di samping, perusahaan kecil dan menengah harus dijaga agar tidak kolaps. "Ancaman PHK sangat banyak, angkanya sudah hampir 300 ribu pekerja," ujarnya.

Untuk merespons kondisi perekonomian global dan dalam negeri. Paket Kebijakan September I ini diharapkan mampu memberikan sentimen positif ke pada pasar dan masyarakat.

Sumber :

http://www.solopos.com/2015/09/10/solopos-hari-ini-paket-kebijakan-ekonomi-pemerintah-hingga-kondisi-kesehatan-jk-641180

http://www.rappler.com/indonesia/105325-9-poin-penting-paket-kebijakan-ekonomi-jokowi

https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1280

https://myaminpancasetia.wordpress.com/2010/06/14/esensi-analisis-ekonomi-dalam-desain-kebijakan-sosial/

http://www.republika.co.id/amp_version/nueq6j349